shtandovebg.com

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan Starlink yang akan masuk ke pasar ritel turut mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk salah satunya kewajiban bayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi.

Budi mengungkapkan bahwa layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk akan berperan sebagai penyelenggara telekomunikasi seperti lainnya yang sudah beroperasi di tanah air.

"Semua harus ikut regulasi Indonesia dong, izinnya semua harus ikut Indonesia. Bayar juga, nggak yang gratis, enak saja," ungkap Budi ditemui di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Sebagai informasi, Starlink telah hadir di Indonesia sejak Juni 2020 yang saat itu hanya menyediakan akses ke pelanggan bisnis. Starlink mendapatkan hak labuh satelit khusus non geostationer (NGSO) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Hak labuh tersebut berlaku untuk layanan backhaul dalam penyelenggaraan jaringan tertutup anak perusahaan Telkom, yakni Telkomsat. Sekarang, Elon Musk ingin memperluas jangkauan pasar Starlink dengan menyasar sektor business to consumer (B2C).

Adapun, Starlink harus menjalani tahapan Uji Laik Operasi (ULO) sebelum resmi beroperasi jualan internet ke pelanggan akhir. Rencana pengujian tersebut dilakukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bulan depan.

Sebagai informasi, ULO adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional dalam pemenuhan standar minimun penyelenggaraan telekomunikasi. Jika dinilai berhasil, maka Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen) Kementerian Kominfo akan menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO).

Budi mengungkapkan perkembangan proses masuknya Starlink ke pasar ritel itu masih terus berlangsung sampai saat ini.

"Sedang diproses, tapi hampir semuanya. Hampir semuanya final mereka penuhi. (ULO-nya kapan?) sedang berjalan. Kita nggak menghambat, yang penting silahkan penuhi ini ini ini, gitu, mereka (Starlink) harus (ikuti aturan Indonesia) itu," kata Budi.

"Kalau mereka mau beroperasi di Indonesia, mereka harus ikut regulasi Indonesia dong," pungkas dia.