Kementerian Hukum AS menginvestigasi Binance atas dugaan pelanggaran embargo Rusia, yaitu dengan membantu warga Rusia untuk memindahkan uang lewat pertukaran mata uang kripto.
Dilansir Bloomberg, Rabu (10/5/2023), pihak regulator di berbagai negara sudah sering menyuarakan pembuatan aturan ketat untuk exchanger kripto seperti Binance. Tujuannya untuk menghindari penggunaan exchanger kripto di aktivitas ilegal, dari mulai pencucian uang sampai mendanai terorisme.
Menurut sumber yang dikutip Bloomberg, ada lima orang yang tak disebut namanya, divisi keamanan nasional di Kementerian Hukum AS tengah menyelidiki apakah Binance ataupun pegawainya ada yang melanggar sanksi terhadap Rusia terkait invasinya ke Ukraina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya diberitakan, Israel juga menyita ratusan akun kripto Binance sejak 2021. Beberapa di antara diduga punya kaitan dengan Islamic State dan perusahaan Palestina yang terkait Hamas.
National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) milik pemerintah Israel pada 12 Januari lalu menyita dua akun Binance berikut isinya. Dalam dokumen yang baru-baru ini diposting di situs NBCTF, penyitaan tersebut dilakukan untuk menggagalkan aktivitas ISIS dan merusak rencana mereka dalam mencapai tujuan.
Tak disebutkan berapa aset yang disita dari kedua akun tersebut ataupun mengapa kedua akun tersebut dianggap terkait dengan ISIS, demikian dikutip dari Reuters.
Dalam undang-undang Israel, Kementerian Pertahanan Israel -- yang membawahi NBCTF -- diperbolehkan penyitaan aset yang diduga terkait terorisme.
Binance, yang didirikan oleh Changpeng Zhao pada 2017, di situsnya menuliskan kalau mereka akan meninjau permintaan informasi dari pemerintahan dan badan penegak hukum sesuai kasusnya, dan akan memberikan informasi yang memang dibutuhkan secara hukum.
Simak Video "Jutaan Warga Ukraina Krisis Listrik Seusai Serangan Udara Rusia"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)